 |
AIMAS, IDNTIMUR – Sorotan publik terhadap dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh Anggota DPRD Kabupaten Sorong dari Fraksi Golkar, Heri Purwanto, kian memanas. Meski pengakuan kontroversialnya telah viral di media sosial, hingga kini belum ada tindakan hukum atau sanksi tegas yang dijatuhkan kepadanya, sehingga memicu tudingan bahwa legislator tersebut kebal hukum.
Seorang aktivis hukum asal Jakarta yang enggan disebutkan namanya menyampaikan bahwa rekaman video wawancara eksklusif Heri Purwanto telah dianalisis secara seksama. Dalam video tersebut, Heri secara jelas dan terang-terangan mengakui bahwa dirinya mengerjakan sendiri proyek yang bersumber dari anggaran aspirasinya. Ironisnya, tindakan tersebut diakui telah dilakukan berulang kali.
"Rekaman videonya sangat jelas. Ia mengaku sudah beberapa kali mengerjakan proyek aspirasinya sendiri. Ini adalah bukti otentik yang tidak bisa dibantah," ujar sumber tersebut saat diwawancarai reporter IDNTIMUR, Senin (29/06/2026).
Lebih lanjut, pegiat hukum tersebut menegaskan bahwa Heri Purwanto merupakan pejabat publik yang terikat sumpah jabatan dan aturan perundang-undangan. Berdasarkan regulasi yang berlaku, seorang anggota dewan dilarang keras bermain proyek, terlebih mengelola anggaran aspirasi pribadinya dengan meminjam bendera atau CV milik orang lain.
"Dia itu anggota DPRD Kabupaten Sorong. Berdasarkan aturan, seorang anggota dewan dilarang keras mengerjakan proyek, apalagi proyek aspirasinya sendiri dengan menggunakan CV orang lain. Ini masuk kategori pelanggaran berat dan yang bersangkutan harus dicopot dari jabatannya," tegasnya.
Lambatnya respons dari Badan Kehormatan (BK) DPRD maupun aparat penegak hukum memicu spekulasi liar di tengah masyarakat. Muncul dugaan adanya upaya saling melindungi di internal lembaga legislatif tersebut.
"Heri Purwanto sampai hari ini belum dicopot dan belum tersentuh hukum. Jangan-jangan ada dugaan korporasi (persongkolan) besar-besaran di tubuh DPRD Kabupaten Sorong untuk mengamankan kasus ini," tuturnya menduga.
Hingga berita ini diturunkan, pengakuan viral Heri Purwanto masih terus menuai kecaman dari berbagai pihak. Publik, khususnya masyarakat Kabupaten Sorong, kini mendesak Badan Kehormatan DPRD Kabupaten Sorong dan aparat penegak hukum (APH) untuk segera turun tangan memproses dugaan pelanggaran etik dan potensi tindak pidana korupsi tersebut demi menjaga marwah institusi wakil rakyat.