TAMBRAUW, IDN-TIMUR — Pemerintah Kabupaten Tambrauw baru-baru ini mengumumkan capaian yang diklaim membanggakan: meraih peringkat pertama dalam penurunan angka pengangguran se-Tanah Papua. Di atas kertas, prestasi ini tampak gemilang dan layak mendapat apresiasi.
Namun di balik euforia tersebut, muncul pertanyaan besar dari masyarakat. Di kampung-kampung, para pencari kerja dan lulusan perguruan tinggi asal Tambrauw mengaku belum merasakan dampak nyata dari capaian yang diumumkan pemerintah. Alih-alih melihat peluang kerja yang semakin terbuka, banyak anak muda justru masih bergelut dengan ketidakpastian masa depan.
Pertanyaan yang kini mengemuka adalah: indikator apa yang digunakan sehingga Tambrauw dinobatkan sebagai daerah dengan penurunan pengangguran terbaik? Sektor ekonomi mana yang mengalami pertumbuhan signifikan? Berapa banyak lapangan kerja baru yang benar-benar tercipta di luar birokrasi pemerintahan?
Publik berhak mengetahui jawaban tersebut secara terbuka. Sebab apabila penurunan angka pengangguran hanya bertumpu pada penyerapan formasi CPNS beberapa waktu lalu, maka klaim keberhasilan itu perlu dijelaskan secara lebih jujur dan proporsional. Penambahan pegawai pemerintah memang dapat memengaruhi statistik ketenagakerjaan, tetapi tidak serta-merta mencerminkan tumbuhnya sektor ekonomi produktif yang mampu menyerap tenaga kerja secara berkelanjutan.
Di tengah klaim keberhasilan itu, suara-suara kritis mulai bermunculan dari berbagai distrik dan kampung. Banyak warga mempertanyakan apakah data yang disajikan benar-benar mencerminkan kondisi riil di lapangan. Keraguan ini muncul bukan tanpa alasan, melainkan karena fakta sosial yang masih terlihat sehari-hari: banyak sarjana belum bekerja, pencari kerja terus bertambah, dan peluang usaha produktif masih terbatas.
Pemerintah daerah perlu memahami bahwa keberhasilan statistik tidak akan berarti apabila tidak sejalan dengan kenyataan yang dirasakan masyarakat. Angka-angka di laporan dapat terlihat indah, tetapi kesejahteraan rakyat tidak bisa diukur hanya dari presentasi dan piagam penghargaan.
Karena itu, Pemerintah Kabupaten Tambrauw, Dinas Tenaga Kerja, dan pihak terkait perlu membuka data secara transparan kepada publik. Masyarakat berhak mengetahui metode penghitungan, sumber data, jumlah tenaga kerja yang terserap, serta sektor-sektor yang berkontribusi terhadap penurunan angka pengangguran tersebut.
Keterbukaan bukan hanya penting untuk menjawab keraguan publik, tetapi juga untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Sebab jika klaim besar tidak disertai penjelasan yang memadai, maka yang tumbuh bukan rasa bangga, melainkan kecurigaan.
Pada akhirnya, pertanyaan yang masih menggantung di benak banyak warga Tambrauw sangat sederhana: jika pengangguran benar-benar turun drastis, lalu mengapa masih banyak sarjana dan pencari kerja yang hingga hari ini belum menemukan pekerjaan?
Publik menunggu jawaban, bukan sekadar slogan keberhasilan.
Editor: REDAKSI