MUNA BARAT, IDNNEWS– Terpilihnya Laode Samahu sebagai Ketua Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Kabupaten Muna Barat memicu polemik dan sorotan tajam. Langkahnya yang kini merangkap jabatan sebagai Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Kadis Dikbud) Muna Barat sekaligus Ketua PGRI dinilai sebagian kalangan sebagai awal runtuhnya independensi tenaga pendidik di wilayah tersebut.
Rekam jejak Laode Samahu saat menjabat sebagai Manager Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Provinsi Sulawesi Tenggara terus membayangi langkahnya, terutama terkait dugaan keterlibatannya dalam kasus lama.
Sumber internal yang dekat dengan lingkaran dalam La Samahu mengungkapkan kesaksian mengejutkan terkait peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) setoran dana BOS beberapa tahun lalu. Saat itu, La Samahu yang menjabat sebagai Manager BOS Sultra berhasil lolos dari status tersangka. Namun, sumber tersebut membeberkan adanya dugaan pengondisian perkara di balik layar.
"Saat OTT beberapa tahun lalu, dia memang lolos dari tuntutan hukum. Namun dari informasi ring satu, diduga ada aliran dana fantasis sekitar Rp1,5 miliar yang digelontorkan ke oknum penegak hukum di kejaksaan saat itu untuk mengamankan posisinya agar tidak terseret menjadi tersangka," ungkap sumber yang enggan disebutkan namanya demi keselamatan.
Lebih lanjut, sumber itu membeberkan bahwa selama menjabat sebagai Manager Dana BOS, pola dugaan pengumpulan setoran dari para Kepala Sekolah dikemas sedemikian rapi. Ada pihak di luar sistem yang dipercaya untuk mengatur dan mengumpulkan dana tersebut sebelum diserahkan kepada Laode Samahu.
Tak hanya untuk mengamankan posisi dari jerat hukum, aliran anggaran tersebut disinyalir juga dibagi-bagikan secara berkala kepada kepala dinas yang menjabat kala itu serta beberapa oknum di lingkup Kejaksaan Tinggi (Kejati).
Kritik terhadap La Samahu semakin menguat karena posisinya saat ini sebagai Kadis Pendidikan Muna Barat. Gabungan antara jabatan birokrasi tertinggi di dinas pendidikan dan posisi Ketua PGRI dianggap menciptakan konflik kepentingan yang akut.
"Bagaimana PGRI bisa kritis memperjuangkan nasib guru jika ketuanya adalah bos mereka sendiri di Dinas Pendidikan? Ditambah lagi dengan beban rekam jejak masa lalu yang menjadi konsumsi publik, beliau sangat tidak layak memimpin organisasi profesi ini," pungkas sumber tersebut.
Hingga berita ini diturunkan, pihak redaksi masih terus berupaya melakukan konfirmasi resmi kepada Kepala Dinas Pendidikan Muna Barat, La Samahu, serta pihak terkait lainnya guna mendapatkan perimbangan informasi. (Tim/Red)